PROFIL POLITIK SPANYOL

Meski Spanyol bukan negara federal, namun memiliki struktur federal dan sistem politiknya bersifat unitary quasi-federal serta Senat (majelis tinggi) tidak mewakili wilayah-wilayah, dan tidak ada distribusi kekuasaan federal. Parlemen pusat tidak dapat membuat undang-undang atas nama komunitas otonom dalam tiap masalah yang terkait dengan status otonomi, sebaliknya komunitas otonom tidak dapat turut serta dalam amandemen konstitusi. Para anggota majelis rendah dan majelis tinggi dipilih dari partai politik dengan azas proporsional dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Kongres Deputi (majelis rendah) memiliki 350 anggota yang mewakili 52 kota dan Senat (majelis tinggi) memiliki 259 senator. Senat berkuasa membentuk undang-undang dan meng-amandemen UU atau mem-veto UU yang digagas Kongres. Tapi veto Senat itu dapat dibatalkan Kongres melalui suara mayoritas sederhana dari anggota Kongres. Senat dan Kongres masing-masing memiliki ketua dan badan pekerja untuk mengatur dan mengurus administrasinya. Biro Senat terdiri dari Ketua, 4 Wakil Ketua, dan 4 Sekretaris yang semuanya dipilih oleh Senat. Saat ini terdapat 24 komisi tetap dan 6 komisi khusus di Senat. Ketua Senat sekarang: Don Francisco Javier Rojo Garcia (PSOE) dan Ketua Kongres: Don Jose Bono (PSOE). Pada dasarnya, Kongres dan Senat bersidang dua kali setahun yaitu dari September-Desember dan dari Februari-Juni. Dalam hal tertentu, sesuai usul Pemerintah atau usul mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat dapat mengadakan sidang luar biasa yang agendanya harus dirumuskan secara jelas dan sidang ini segera dinyatakan berakhir bila agenda selesai dibahas. Keputusan dalam tiap sidang didasarkan pada suara mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh anggota Kongres atau Senat, dalam arti tidak boleh diwakilkan. Reformasi Setelah perang saudara tahun 1936-1939 Spanyol menjadi republik yang dipimpin Jenderal Francisco Franco. Setelah Franco wafat tahun 1975 Spanyol kembali ke bentuk kerajaan dengan memproklamirkan Juan Carlos I sebagai Raja Spanyol pada November 1975. Kemudian pada tahun 1976 dimulai pembentukan berbagai partai politik dan pembahasan pembentukan konstitusi dan pemilu pertama diadakan pada 15 Juni 1977. Konstitusi Spanyol yang berlaku hingga kini berumur 31 tahun dan ditetapkan secara aklamasi oleh parlemen dengan didukung 87% rakyat dalam referendum 6 Desember 1978. sejak itu, Spanyol yang menganut sistem monarki parlementer, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3), memulai reformasi politik dan konstitusional. Penetapan sistem monarki tidak terjadi kebetulan. Ia merupakan pengakuan akan peran Raja Juan Carlos I dalam proses pengalihan kekuasaan terutama dalam kontribusi suksesi secara aman dari diktator Franco kepada penggantinya. Raja Juan Carlos I juga sangat berperan mengambil alih kekuasaan saat terjadinya “Peristiwa 23-F”, pada 23 Februari 1981. Saat itu, Leopold Calvo Sotelo yang hendak disumpah menjadi PM, dijegal kudeta yang dilakukan Antonio Tejero dari kepolisian dan Jaime Milans del Bosch dari militer. Pada sisi lain, sistem monarki disokong budaya demokrasi parlementer yang amat kuat. Dalam konstitusi, misalnya, amat ditekankan pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Metode pemilihan memakai sistem Hondt dimana bilangan pembagi penghitungan kursi partai dilakukan secara proporsional dengan suara yang diperolehnya. Sistem demikian menghasilkan bonus untuk partai besar. Otonomi Daerah Sistem otonomi Spanyol membagi Spanyol ke dalam 17 komunitas otonom setingkat provinsi yang terdiri dari 50 kota, dan 2 kota otonom, dimana secara keseluruhan di dalamnya terdapat 8.098 municipalities. Komunitas otonom memiliki kekuasaan otonomi di bidang fiskal dan legislatif. Kekuasaan otonomi itu di komunitas/ provinsi dan kota otonom diratifikasi setelah melalui referendum. Kekuasaan otonomi itu menggariskan komunitas/ provinsi dan kota otonom memililki parlemen, kepala pemerintah, dan pengadilan sendiri, sedang pemerintah pusat memegang kekuasaan menyelenggarakan hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, pertahanan, undang-undang komersial dan kriminal, penerbangan sipil, dan pelayaran. Catalunya, Basque Country, dan Navarra memiliki kekuasaan otonomi yang terbesar. Parlemen Catalunya memilki 136 anggota dan Parlemen Basque Country memiliki 75 anggota. Kedua komunitas otonom tersebut merupakan yang pertama memiliki regional assembly pada tahun 1981, dan saat ini kedua daerah tersebut menuntut otonomi fiskal yang lebih luas. Pada pemilihan kepala daerah untuk komunitas otonom dan kota otonom (Ceuta dan Melilla) kemenangan kepala daerah akan bergantung pada proporsi suara yang diperoleh dan dukungan legislatif dalam penerimaan program calon kepala daerah. Sistem ini kelihatannya rentan terhadap mosi tidak percaya yang mungkin berakhir dengan pemberhentian PM/ kepala daerah. Namun konstitusi melindungi dan mengondisikan pemberhentian PM/ kepala daerah harus dengan mengajukan calon alternatif sebagai pembanding. Dalam tahap ini, berbagai niat buruk untuk mengganti pejabat tanpa kualifikasi lebih unggul dapat dicegah. Sistem ini memberi dampak dan manfaat sebagai berikut: a.      Pemilihan legislatif lokal yang selanjutnya akan mengesahkan seorang kepala daerah merupakan ekspresi pelaksanaan otonomi daerah. Di sana, selain otonomi fiskal yang semakin besar, kekuasaan legislatif lokal juga mencakup penetapan berbagai kebijakan, baik bagi komunitas maupun kota otonomnya. Namun sistem ini sering diganggu oleh seruan untuk memisahkan diri seperti yang sering diupayakan daerah Catalunya dan Pais Vasco dan dapat mempengaruhi daerah lain untuk mengikutinya seperti Navarra dan Galicia. b.      Meski pada umumnya rakyat Spanyol menerima sistem monarki parlementer, namun terdapat sekelompok generasi muda Spanyol yang menolaknya dengan alasan tiap orang lahir dengan hak dan kewajiban yang sama (tak satupun dilahirkan dengan hak istimewa).
Partai Politik:	Partido Socialista Obrero de Espana/ PSOE (Jose Luis Rodriguez Zapatero); Partido Popular/ PP (Mariano Rajoy); partai lain di antaranya:  Convergence y Union atau CiU; Unio Democratica de Catalunya (UDC); Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Partido Nacionalista Vasco (PNV); Coalicion  Canaria (CC); Bloque Nacionalista Galego (BNG); Partido de Independientes de Lanzarote (PIL); Izquierda Unidad (IU).
Kelompok Kepentingan:	Bisnis dan kepemilikan tanah; Gereja Katolik; Union General de Trabajadores (UGT)/ Serikat Pekerja;Confederacion Sindical de Comiciones Obreros (CC.OO) atau Konfederasi Majikan Pekerja.